Pemprov Jateng Buka Posko Terpadu Pantau Pemilu 2024

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal membuka posko terpadu guna memantau penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di wilayahnya. 

“Pemprov Jateng akan membuka posko pemantauan pemilu,” kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana usai Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Politik dan Kesiapan Pemilu 2024 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Sebagai persiapan menghadapi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024, Nana telah menugaskan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng untuk ikut memantau dinamika politik pada 35 kabupaten/kota.

Ia menjelaskan posko tersebut akan menampung seluruh permasalahan dan perkembangan yang ada di seluruh daerah, termasuk laporan dari seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng yang ditugaskan.

Menurut dia, penugasan seluruh Kepala OPD Pemprov Jateng sesuai dengan surat tugas yang sudah diterbitkan sejak 5 Januari 2024 dengan penekanan pada koordinasi dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

“Mereka juga harus koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan pemilu yang sejuk, nyaman, dan damai. Itu tugasnya,” katanya.

Sementara itu, Anggota KPU Jateng Akmaliyah mengatakan, persiapan Pemilu 2024 di Jateng sudah mecapai 90 persen, dimana sebanyak 821.093 orang KPPS dan 234.598 orang Linmas yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) di Jateng sudah terpenuhi. 

Sementara untuk kebutuhan logistik Pemilu yang ada di luar kotak suara, lanjut dia, sudah didistribusikan sampai tingkat desa/kelurahan. 

Adapun logistik yang ada di dalam kotak suara sedang tahapan pengepakan. Di dalamnya ada perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi surat suara, alat coblos, tinta, dan formulir C Hasil untuk menghitung perolehan pemungutan suara.

“Logistik ini pada H-7 sudah geser ke kecamatan,” katanya

Akmaliyah menambahkan, mitigasi juga dilakukan untuk tempat atau wilayah geografis yang rawan bencana. Misalnya sekitar lereng Gunung Merapi ada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.

“Sudah dimitigasi bagaimana nanti pemungutan suara ketika ada bencana alam,” ujarnya.

Berita Terkait