SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menilai program makan siang gratis yang digulirkan calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto tidak tepat bila anggarannya diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, bila pagu diambilkan dari dana BOS yang terjadi anggaran pendidikan defisit dan yang terjadi mengalami kemunduran.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi mengatakan berdasarkan perinciannya, alokasi BOS untuk SD setahun mencapai Rp900 ribu. Bila dihitung per harinya, tiap siswa SD mendapatkan BOS hanya Rp2.830. Maka kalau bisa menegaskan menolak penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.
“Kalau kita hitung, untuk SD saja anak-anak kalau dapat BOS itu uangnya Rp2.830 per hari dari total Rp900 ribu. Kalau Rp15 ribu diambil maka BOS-nya tidak jadi dipakai hanya untuk makan saja. Ini artinya dalam sehari defisitnya Rp567 miliar dan sangat minim,” kata Muhdi, Kamis (7/3).
Menurutnya dia dana BOS adalah dana yang diberikan pemerintah untuk alokasi bantuan pendidikan. Adapun diantaranya untuk memenuhi standar minimal pendidikan di masing-masing sekolah swasta dan negeri yang ada di Indonesia.
Bahkan bila dilihat dari besaran pagu anggarannya, BOS yang diberikan pemerintah selama ini masih kurang memadai untuk memenuhi standar minimal pendidikan. Maka PGRI Jawa Tengah keberatan kalau diambilkan dari BOS.
“Buat mencukupi standarnya aja juga kurang dan ketika diterapkan jauh dari kebutuhan minimal. Karena yang kita rasakan alokasi anggaran pendidikan 20 persen belum maksimal. Apalagi sarana prasarana masih kurang, banyak daerah banyak fasilitas pendidikannya blank belum ada sinyal internet, belum kekurangan guru. Negara kita pengin mencetak SDM unggul di dunia pendidikan. Maka rumusnya dari mana kalau BOS dipakai buat membiayai makan siang gratis,” ungkapnya.
Tak cuma itu, pihaknya juga tidak habis pikir ketika biaya makan siang gratis hanya dialokasikan sebesar Rp15 ribu. Ini, kalau dilihat sangat mengada-ada karena uang Rp15 ribu tidak cukup untuk memenuhi standar gizi setiap anak sekolah maupun ibu hamil.
“Yang harus diingat uang lima belas ribu itu belum termasuk susu. Makanya kami terkejut dan keberatan,” tegasnya.
Program makan siang gratis merupakan program Prabowo Subianto yang statusnya kini masih sebagai capres 02. Bila Prabowo bermaksud menanggulangi masalah gizi pada anak dan stunting, semestinya cara yang tepat dengan mendata ulang siapa saja yang berhak diberi makan siang gratis.
“Itu kan programnya capres yang posisinya unggul tapi masih dalam proses. Kalau dia ingin mengatasi stunting dan gizi buruk, bukan berarti semua anak ibu hamil punya masalah gizi dan stunting. Harus didata yang berhak mendapatkan. Orang kaya kenapa harus diberi? makan aja sisa-sisa. Kalau dana BOS diambil maka yang terjadi gizinya menaik pada beberapa anak tapi efek bagi semua orang itu kemunduran,” pungkasnya.
