BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tlTahun 2024 di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Rabu (24/4/2024).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para gubernur, serta BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Nana Sudjana mengungkapkan, pada tahun 2023 kasus bencana tercatat masih cukup tinggi meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk kejadian bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim,” katanya.
Dalam hal penanganan kebencanaan, lanjut Nana, prinsip pencegahan harus lebih dikedepankan yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemetaan lokasi rawan bencana dan meminimalisasi kejadian bencana.
Menurut dia, model penanganan bencana tidak lagi menggunakan cara konvensional, tapi lebih mengarah pada pengembangan teknologi dan inovasi.
Ia mencontohkan di Jawa Tengah ada pengembangan teknologi pendeteksi dini kejadian bencana longsor yang dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD kabupaten, bahkan sudah dipraktikkan di tingkat desa di Kabupaten Banjarnegara.
“Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca atau dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk cuaca ekstrem. Kemudian penanganan dengan water bombing juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran),” ujarnya.
Selain pengembangan teknologi, penanganan bencana juga dapat dilakukan dengan kembali menggalakkan penanaman dan perawatan pohon di lahan kritis serta terus membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Masih banyak juga kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tinggi.
Hal ini menuntut penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat juga harus mampu mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sinilah setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” kata Wapres.