SEMARANG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah sedang berkoordinasi dengan ribuan pengembang untuk merealisasikan pembangunan 3 juta perumahan yang digalakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Arief Djatmiko menyebutkan rincian proyek 3 juta perumahan itu terdiri dari klasifikasi 1 juta perumahan untuk kawasan pedesaan, 1 juta perumahan untuk kawasan perkotaan dan 1 juta perumahan untuk kawasan pesisir.
“Kami memang masih terus mencari dan terus merealisasikan dengan berkoordinasi sama pemerintah pusat. Program itu meliputi pembangunan baru dan rehabilitasi. Untuk pembangunan baru ada peningkatan dari program FLPP,” kata Arief Djatmiko, Selasa (15/4).
Untuk kesiapan dalam mewujudkan program 3 juta perumahan yang dicanangkan Kementerian PKP, maka dia berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Pengembang (Forkom) yang anggotanya mencapai 1.600 pengembang.
“Kita dengan forum komunikasi siap melakukan pembangunan rumah subsidi antara 15 ribu sampai 16 ribu unit. Kami masih mendorong terus agar kemampuan membangunnya paling tidak sampai 20 ribu tahun inu. Dan kami akan memberikan insentif bagi mereka sesuai SKB 3 menteri,” ungkapnya.
Di Jawa Tengah pihaknya melirik 32 kabupaten/kota yang kemungkinan siap mendukung program itu melalui peraturan kepala daerah (Perkada). Dengan mengacu pada Perkada, maka pihaknya memberikan insentif berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen.
Pihaknya juga menawarkan kepada para pengembang menggunakan material bahan bangunan dari limbang batubara dan batu bata inblok guna menekan biaya produksi.
“Kami punya inovasi material bangunan yang green menggunakan komponen FABA dari limbah batubara dar PLTU dan batu bata. Kami fasilitasi semua dan kita sosialisasikan. Kita dorong pusat agar setiap masyarakat Jateng meningkat aksesnya untuk dapatkan rumah subsidi,” ungkapnya.
Pihaknya optimistis tahun ini kuota rumah subsidi akan bertambah banyak seiring keputusan pemerintah pusat yang meningkatkan jumlah kuota sebanyak 320 ribu secara nasional ketimbang tahun kemarin masih 200 ribu unit.
“Jawa Tengah itu ada pengembang melakukan pembangunan 14 ribu unit dari total kuota 200 ribu. Tahun ini kuotanya kemungkinan besar akan meningkat. Nah, informasi yang kami terima dari pusat ada kuota secara nasional ada sekitar 350 ribu,” katanya.
Untuk persyaratan kepemilikan rumah subsidi tahun ini juga tetap sama. Arief menjelaskan penerima rumah subsidi harus memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta per orang dengan komponen persyaratan lainnya yang tidak berubah.
Selama ini, Kabupaten Kendal menjadi wilayah terbanyak dengan jumlah proyek rumah subsidi. Ini terjadi lantaran wilayah Kecamatan Boja dan sekitarnya memiliki luasan lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan subsidi.
“Seluruh Jawa Tengah itu paling banyak emang Kendal. Terutama di Boja kawasan atas itu banyak rumah-rumah subsidi yang bermunculan. Karena lahannya masih terjangkau. Kalau Kota Semarang sudah gak mungkin karena dari perdanya gak memperbolehkan, lahannya per meternya sudah mahal sekali,” pungkasnya. Dny
