SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Sarif Abdillah mengadakan tradisi ‘slup-slupan’ rumah dinas yang disediakan Pemprov Jateng di kawasan Sekayu, Semarang Tengah, Selasa (21/10).
Rumah dinas itu ditempati setelah para pimpinan dewan tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Bahkan karena fasilitas itu bukan milik pribadi, ia memilih memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kebetulan ini pertama kali kami melaksanakan kegiatan di rumah dinas, karena prinsipnya rumah ini adalah rumah untuk aspirasi santri dan rakyat,” kata Sarif di rumah dinasnya.
Bahkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat dan kalangan santri untuk menyampaikan aspirasi maupun menggelar berbagai kegiatan bersama.
“Rumah ini milik pemerintah, jadi kami persilakan masyarakat memanfaatkan fasilitas yang ada di sini secara gratis. Kebetulan ada ruang pelatihan, jadi bisa digunakan untuk berbagai aktifitas sosial dan edukatif,” ungkapnya.
Sarif menegaskan, peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk mengingat kembali peran besar santri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kehidupan sosial di tengah masyarakat.
“Kami ingin rumah ini menjadi wadah kolaborasi antara DPRD, santri, dan masyarakat tempat bertemunya gagasan-gagasan kebaikan agar santri terus berkontribusi bagi bangsa,” jelasnya.
Dalam semangat Hari Santri 2025, Sarif mengajak para santri untuk terus berperan aktif memberikan manfaat bagi sesama. Ia juga mengimbau masyarakat agar memberikan dukungan dan apresiasi positif di tengah berbagai polemik yang menimpa dunia pesantren akhir-akhir ini.
“Saya juga dari santri. Santri itu bisa jadi apa saja. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Berikan apresiasi positif kepada para santri karena mereka ingin berbuat baik untuk bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Abdul Hamid, mendukung langkah pemerintah menyediakan rumah dinas bagi pimpinan DPRD Jateng. Ia juga mengapresiasi inisiatif Sarif yang memanfaatkan rumah dinasnya sebagai ruang yang lebih dekat dengan rakyat.
“Jadi dengan tidak adanya tunjangan perumahan, pimpinan kini bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah, bahkan menjadikannya rumah aspirasi seperti yang dilakukan Pak Sarif,” kata Abdul Hamid.
Adapun rumah dinas pimpinan DPRD yang sebelumnya jarang digunakan kini memiliki fungsi baru yang lebih produktif.
“Secara teknis nanti tentu akan ada penataan dari kesekretariatan, minimal ada petugas yang berjaga agar kegiatan bisa terkoordinasi. Tinggal menyesuaikan jadwal kegiatan santri dan masyarakat yang ingin menggunakan tempat tersebut,” pungkasnya.
